Departemen Kehakiman AS (DOJ) sedang menyelidiki Binance atas dugaan membiarkan Rusia menghindari sanksi ekonomi AS dan memindahkan uang melalui pertukaran cryptocurrency tersebut. Menurut laporan Bloomberg, penyelidikan dilakukan oleh divisi keamanan nasional bersamaan dengan divisi kriminal.

Amerika Serikat dan Uni Eropa memberlakukan sanksi terhadap lembaga keuangan Rusia setelah invasi Ukraina. Mykhailo Federov, Wakil Perdana Menteri Ukraina, telah meminta pertukaran crypto besar untuk membekukan semua akun Rusia dan Belarusia pada saat yang sama, tetapi Binance adalah salah satu perusahaan yang menolak melakukannya.

Saat itu, seorang juru bicara mengatakan bahwa melarang akses orang ke cryptocurrency secara sepihak "akan bertentangan dengan alasan mengapa crypto ada," dan bahwa itu akan memengaruhi pengguna biasa, bukan hanya oligarki Rusia.

Jadi, layanan Binance terus beroperasi di sana, tapi mereka memblokir wilayah Ukraina yang tidak lagi berada di bawah kendali pemerintah.

Namun, seorang eksekutif perusahaan mengatakan kepada Cointelegraph bahwa mereka hanya melayani individu yang tidak dikenai sanksi.

Jika DOJ benar-benar menyelidiki aktivitas Binance terkait dengan sanksi Rusia, maka itu akan menambah jenis investigasi yang sedang dihadapi oleh bursa tersebut.

DOJ juga sedang telah meluncurkan penyelidikan lain pada Binance atas dugaan pelanggaran Anti Pencucian Uang (AML). Pada bulan Maret, Binance digugat oleh Komisi Perdagangan Komoditas dan Berjangka AS dengan tuduhan melakukan pelanggaran Kenali Pelanggan Anda (KYC) dan AML.

Sebagai tanggapan atas penyelidikan terbaru ini, Binance mengatakan kepada Bloomberg bahwa mereka mematuhi sanksi AS dan internasional, dan protokol KYC sejalan dengan perbankan tradisional.

"Kebijakan kami memberlakukan pendekatan tanpa toleransi terhadap pendaftaran ganda, identitas anonim, dan sumber uang yang tidak jelas,” demikian pernyataan Binance.

Pada saat yang sama, Binance juga dilaporkan sedang berdiskusi dengan DOJ untuk menyelesaikan tuduhan lain bahwa pertukaran itu telah melanggar sanksi AS terhadap Iran.

Binance bukan satu-satunya pertukaran crypto yang menghadapi pengawasan pelanggaran sanksi. Poloniex harus membayar penyelesaian $7,6 juta kepada Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS karena melanggar sanksi terhadap Krimea, Kuba, Iran, Sudan dan Suriah, menurut pengumuman 1 Mei.