Pemerintah daerah di Tiongkok dikabarkan mulai menjual aset kripto sitaan seperti Bitcoin ke pasar luar negeri untuk mendapatkan dana segar, di tengah menurunnya pertumbuhan ekonomi dan ketatnya kebijakan moneter dalam negeri.

Laporan terbaru dari Reuters (16 April) mengungkapkan bahwa pemerintah daerah memanfaatkan jasa perusahaan swasta untuk menjual kripto sitaan, terutama Bitcoin, ke pasar luar negeri karena larangan perdagangan kripto masih berlaku di China.

15.000 Bitcoin Dijual, Senilai $1,4 Miliar

Pada akhir 2023, pemerintah daerah Tiongkok disebut memiliki sekitar 15.000 BTC, senilai sekitar $1,4 miliar. Penjualan ini disebut menjadi sumber pemasukan baru yang penting bagi kas negara, terutama di saat ekonomi sedang melambat.

Secara total, menurut data dari Bitbo, China menyimpan sekitar 194.000 BTC senilai lebih dari $16 miliar, menjadikannya negara pemilik Bitcoin terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat.

Praktik Abu-abu di Tengah Larangan Kripto

Namun, proses ini masih menjadi perdebatan hukum. Profesor Chen Shi dari Universitas Ekonomi dan Hukum Zhongnan menyatakan bahwa meskipun penjualan Bitcoin sitaan menjadi solusi cepat, namun langkah tersebut “secara teknis tidak sesuai dengan larangan resmi terhadap perdagangan kripto di China.”

Ketiadaan regulasi yang jelas tentang bagaimana menangani kripto sitaan juga membuka peluang terjadinya praktik korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan.

Maraknya Kejahatan Kripto dan Usulan Cadangan Nasional

Tiongkok tengah menghadapi lonjakan kasus kriminal terkait aset digital, mulai dari penipuan, perjudian ilegal, hingga pencucian uang. Sepanjang 2024, lebih dari 3.000 orang telah dituntut atas kejahatan terkait kripto.

Menanggapi situasi ini, beberapa pihak mulai mengusulkan solusi jangka panjang. Pengacara asal Shenzhen, Guo Zhihao, menyarankan agar bank sentral mengelola langsung aset digital hasil sitaan, dan bahkan membentuk cadangan strategis kripto.

CEO bursa kripto HashKey di Hong Kong, Ru Haiyang, mengamini hal tersebut dan mencontohkan langkah Presiden AS Donald Trump yang diduga menyimpan Bitcoin sebagai bagian dari strategi keuangan negaranya.

Hong Kong Bisa Jadi Solusi

Karena perdagangan kripto legal di Hong Kong, muncul pula gagasan untuk mendirikan dana kripto negara atau sovereign crypto fund di sana. Hal ini bisa menjadi jalan tengah antara mematuhi kebijakan nasional dan memanfaatkan potensi aset digital.

Ketegangan perdagangan antara AS dan China, serta rencana pengaturan stablecoin oleh AS, turut memperkuat urgensi isu ini. Beberapa analis bahkan memperkirakan bahwa kebijakan tarif baru dari China bisa menurunkan nilai yuan, yang pada akhirnya mendorong arus dana ke aset kripto seperti Bitcoin.