Dua Aturan Terkait Kripto Dicabut Dari RUU Pertahanan Nasional AS
Pemerintah Amerika Serikat telah menghapus dua ketentuan terkait anti pencucian uang (AML) yang melibatkan aset kripto dari National Defense Authorization Act (NDAA).
NDAA adalah undang-undang yang disahkan oleh Kongres Amerika Serikat setiap tahun untuk mengatur penggunaan anggaran Departemen Pertahanan. Ini juga mengatur berbagai aspek kebijakan pertahanan AS, termasuk penentuan anggaran untuk operasi militer, pembelian senjata, pemeliharaan keamanan nasional, dan berbagai inisiatif lain yang terkait dengan pertahanan.
Menurut rancangan akhir NDAA, yang wajib disahkan oleh pemerintah AS, yang diterbitkan pada hari Kamis (07/12), dua ketentuan yang dihapus menguraikan sistem peninjauan menyeluruh dan pelaporan aktivitas kripto untuk memerangi praktik terlarang.
Ketentuan pertama mengamanatkan Menteri Keuangan AS untuk berkoordinasi dengan perbankan dan regulator pemerintah dalam menetapkan sistem pemeriksaan dan peninjauan kripto terhadap lembaga keuangan. Ini bertujuan untuk melihat apakah kewajiban pelaporan untuk aset kripto berdasarkan aturan AML sudah memadai dan apakah perusahaan tersebut mematuhinya.
Ketentuan kedua membahas pemberantasan transaksi aset kripto anonim, khususnya yang melibatkan mixer dan tumbler kripto. Ini melibatkan pembuatan laporan yang merinci volume transaksi aset kripto yang terkait dengan entitas yang terkena sanksi. Selain itu, laporan ini akan mencakup pendekatan peraturan yang diadopsi oleh yurisdiksi lain.
Penghapusan ketentuan-ketentuan ini dari draft NDAA final telah memicu perdebatan tentang lanskap regulasi seputar mata uang kripto di Amerika Serikat. Kritikus berpendapat bahwa tidak adanya langkah-langkah khusus untuk mengatasi masalah anti pencucian uang dapat menghambat upaya untuk memerangi praktik terlarang dalam sektor kripto.
Sementara itu, para pendukungnya menekankan perlunya pendekatan seimbang yang mendorong inovasi, sambil tetap menjaga pengawasan peraturan untuk melindungi investor dari kejahatan keuangan.